KUPANG, TENGGARAPOST.ID — Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia (Menko Pangan), Zulkifli Hasan didampingi tiga wakil menteri dan utusan khusus Presiden Prabowo Subianto mengunjungi Nusa Tenggara Timur (NTT), Jumat 1 Agustus 2025.
Kunjungan Menko Pangan dan rombongan pejabat pusat itu dilaksanakan dalam rangka monitoring sekaligus percepatan operasionalisasi Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDMP/KKMP) di Provinsi NTT.
Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Ahmad Riza Patria, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan, Didit Herdiawan, serta Utusan Khusus Presiden Bidang Pariwisata, Zita Anjani tampak dalam kunjungan itu.
Kedatangan Menko Pangan dan rombongan diterima Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena di VIP Pemda Bandara El Tari Kupang pada Jumat, 1 Agustus 2025 siang.
Dalam kunjungan kerja itu, Menko Pangan bersama rombongan didampingi Gubernur NTT dan Pimpinan Perangkat Daerah Provinsi NTT melakukan kunjungan ke Perkebunan GS Organik dan meninjau Kopdes Merah Putih di Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang.
Kepada anggota Kopdes Merah Putih dan seluruh masyarakat yang hadir, Ketua Satgas Kopdes Merah Putih ini mengungkapkan bahwa NTT menjadi prioritas utama kunjungannya usai peluncuran kelembagaan KDMP/KKMP oleh Presiden Prabowo pada 22 Juli 2025 lalu.
“Jadi memang NTT menjadi prioritas utama, kunjungan pertama setelah seluruh koperasi terbentuk, saya ke NTT,” ujar Zulhas.
Menko Pangan menegaskan bahwa kekuatan pemberdayaan ekonomi harus dimulai dari tingkat desa. Kehadiran Kopdes Merah Putih menurutnya dapat menggeliatkan pembangunan dan perekonomian di tingkat desa dan kelurahan di seluruh Indonesia.
“Kita ingin agar di desa itu ada kegiatan ekonomi, sehingga anak-anak muda bisa kreatif dan produktif,” ujarnya.
Arahan Kopdes Merah Putih
Selanjutnya , Menko Pangan memberikan arahan terkait operasionalisasi Kopdes Merah Putih di NTT. Arahan itu dilaksanakan di Aula El Tari Kantor Gubernur NTT.
Arahan tersebut dimaksudkan untuk memastikan langkah percepatan operasionalisasi KDMP/KKMP di seluruh wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena memaparkan bahwa dari total 3.137 Desa dan 305 Kelurahan di NTT, semuanya telah membentuk KDMP/KKMP melalui Musyawarah Desa dan Kelurahan Khusus, serta telah memiliki Akta Notaris dan SK Pengesahan Badan Hukum.
“NTT adalah salah satu provinsi pertama yang menyelesaikan pembentukan KDMP/KKMP 100 persen. Peluncuran serentak pada tanggal 21 Juli 2025 lalu, menjadi momen historis dalam membangun kemandirian ekonomi rakyat dari desa. Dan NTT berdiri di garis terdepan untuk menyukseskan agenda nasional ini,” ungkap Melki.
Pemerintah Provinsi NTT, kata Melki, telah sejak awal mengambil langkah percepatan melalui sosialisasi masif, pendampingan intensif, fasilitasi akta notaris secara gratis, hingga pelatihan manajemen koperasi.
“Semua ini adalah bentuk komitmen kami dalam mendukung pelaksanaan KDMP/KKMP sebagai pilar ekonomi desa dan kelurahan,” tambahnya.
Melki menambahkan, untuk NTT sendiri hingga saat ini telah terbentuk dua KDMP percontohan atau mock up, yaitu KDMP Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang dan KDMP Fatuketi, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kabupaten Belu.
Namun demikian, Melki juga tidak menampik adanya tantangan dalam mengoperasionalkan KDMP/KKMP secara efektif di NTT.
Menurutnya ada sejumlah hal krusial yang membutuhkan perhatian bersama, seperti peningkatan kapasitas SDM koperasi, pembangunan dan penguatan infrastruktur koperasi, serta penguatan dukungan pendanaan. (adp/tgr)
Komentar