KUPANG, TENGGARAPOST.ID – Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Emanuel Melkiades Laka Lena, membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi NTT Tahun 2027 di Hotel Aston Kupang, Kamis (7/5/2026).
Dalam sambutannya, Gubernur Melki Laka Lena menegaskan bahwa Musrenbang bukan sekadar agenda rutin tahunan, melainkan forum strategis untuk menyatukan visi, arah kebijakan, dan langkah pembangunan daerah agar lebih terukur, terintegrasi, dan berdampak nyata bagi masyarakat.
“Melalui forum ini, kita ingin memastikan seluruh proses perencanaan pembangunan berjalan selaras, terukur, dan benar-benar berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat NTT,” ujar Gubernur Melki dikutip dari siaran pers pemerintah.
Menurutnya, masyarakat NTT menaruh harapan besar terhadap hasil Musrenbang agar setiap program dan kebijakan yang dirumuskan mampu menjawab kebutuhan riil daerah, mempercepat pembangunan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara nyata.
Gubernur Melki Laka Lena menjelaskan, RKPD Tahun 2027 merupakan penjabaran tahun ketiga dari RPJMD Provinsi NTT Tahun 2025–2029. Karena itu, dokumen tersebut harus mampu menerjemahkan visi pembangunan daerah ke dalam program dan kebijakan yang konkret, terukur, dan berdampak langsung bagi masyarakat.
RKPD Tahun 2027 mengusung tema “Peningkatan Layanan Dasar, Sumber Daya Manusia, dan Produktivitas Perekonomian.” Tema tersebut mencerminkan komitmen Pemerintah Provinsi NTT untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan dasar yang berkualitas sekaligus memperkuat daya saing sumber daya manusia dan produktivitas ekonomi daerah.
Dalam paparannya, Gubernur Melki memaparkan lima prioritas utama pembangunan Provinsi NTT Tahun 2027.
Prioritas pertama adalah peningkatan kualitas layanan dasar dan penguatan sumber daya manusia. Pemerintah Provinsi NTT akan fokus pada percepatan penurunan stunting, peningkatan layanan kesehatan, peningkatan mutu pendidikan, penguatan pendidikan vokasi, perlindungan sosial, dan pengentasan kemiskinan.
“Kita terus berupaya menurunkan angka stunting dengan target prevalensi pada tahun 2027 berada di kisaran 30,70 persen dari capaian tahun 2024 sebesar 37 persen berdasarkan SSGI. Ini hanya bisa dicapai melalui sinergi pemerintah, keluarga, dunia pendidikan, dunia usaha, dan masyarakat,” jelasnya.
Prioritas kedua adalah peningkatan produktivitas dan transformasi ekonomi berbasis potensi unggulan daerah. Pemerintah Provinsi NTT akan terus mendorong hilirisasi sektor unggulan seperti pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, dan pariwisata, sekaligus memperkuat UMKM, koperasi, BUMDes, dan ekonomi kreatif.
Gubernur menegaskan bahwa pengembangan ekonomi daerah akan diperkuat melalui program OVOP (One Village One Product), OCOP (One Community One Product), dan OSOP (One School One Product).
“Kita ingin produk-produk unggulan daerah tidak berhenti pada produksi bahan mentah saja, tetapi diolah, dipasarkan, dan memiliki nilai tambah. Karena itu kita perkuat pemasaran melalui NTT Mart di 22 kabupaten/kota dan marketplace berbasis digital,” ujarnya.
Prioritas ketiga adalah peningkatan konektivitas dan pemerataan infrastruktur dasar. Sebagai provinsi kepulauan, menurut Melki, konektivitas menjadi kunci pembangunan NTT.
Pemerintah akan fokus pada penguatan transportasi dan logistik antarwilayah, penyediaan air bersih, sanitasi, listrik, perumahan, serta pengembangan kawasan strategis dan wilayah perbatasan agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih merata.
Prioritas keempat adalah penguatan ketahanan lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan. Pemerintah Provinsi NTT menilai perubahan iklim, krisis air, dan ancaman bencana sebagai tantangan nyata yang harus diantisipasi secara serius.
Karena itu, pembangunan ke depan diarahkan pada penguatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, pengelolaan sampah dan limbah secara berkelanjutan, penguatan ketahanan pangan dan air, serta peningkatan kapasitas daerah dalam menghadapi risiko bencana.
Sementara prioritas kelima adalah penguatan tata kelola pemerintahan dan kapasitas fiskal daerah. Pemerintah Provinsi NTT ingin membangun birokrasi yang lebih cepat, efektif, adaptif, dan berorientasi pada hasil melalui optimalisasi pendapatan daerah, penguatan pengelolaan aset, percepatan digitalisasi pemerintahan, dan integrasi data pembangunan.
“Kita ingin setiap kebijakan dan program dilaksanakan secara tepat sasaran, efisien, dan akuntabel,” tegas Gubernur.
Gubernur Melki juga optimistis implementasi berbagai prioritas pembangunan tersebut akan mendorong pertumbuhan ekonomi NTT menjadi lebih kuat, inklusif, dan berkualitas.
Ia menyebut pertumbuhan ekonomi NTT pada tahun 2027 diharapkan meningkat di atas capaian tahun 2025 sebesar 5,14 persen, dengan sektor konstruksi, pertanian, kehutanan, perikanan, industri pengolahan, serta akomodasi dan makanan-minuman menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi daerah.
Selain itu, Pemerintah Provinsi NTT juga menargetkan tingkat pengangguran terbuka berada pada kisaran 2,30 hingga 2,89 persen, serta menekan angka kemiskinan lebih rendah dari capaian tahun 2025 sebesar 17,5 persen.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Melki menegaskan bahwa Musrenbang merupakan forum strategis untuk menyatukan aspirasi pembangunan dari tingkat desa hingga provinsi agar selaras dengan agenda pembangunan nasional.
Melalui forum ini, pemerintah ingin menginventarisasi berbagai persoalan strategis daerah seperti ketahanan pangan dan air, pengembangan energi baru terbarukan, transformasi digital desa, peningkatan mutu layanan kesehatan dan pendidikan, penguatan daya dukung lingkungan hidup, hingga perlindungan sosial bagi kelompok rentan.
“Musrenbang ini harus mampu menghasilkan program yang inovatif, terukur, realistis, dan berdampak nyata bagi masyarakat,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi pentahelix antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, insan pers, dan masyarakat sebagai kunci utama percepatan pembangunan NTT yang maju, sehat, cerdas, sejahtera, dan berkelanjutan.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma, Anggota DPD RI NTT Abraham Paul Liyanto, pimpinan dan anggota DPRD Provinsi NTT, unsur Forkopimda Provinsi NTT, para Kepala Daerah se-NTT, Plh. Sekretaris Daerah Provinsi NTT, pimpinan instansi vertikal, pimpinan perguruan tinggi, lembaga mitra pembangunan, serta pimpinan perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi NTT. (hms/tgr01)
Komentar