KUPANG, TENGGARAPOST.ID — Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Melkiades Laka Lena menegaskan komitmen pemerintah provinsi untuk terus mendorong optimalisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi para pengusaha UMKM.
Hal itu disampaikan Gubernur Melki Laka Lena saat menjadi keynote speaker Diskusi Publik dalam rangka peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 dan HUT ke-80 Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), yang digelar di Aula Rumah Jabatan Gubernur NTT, Sabtu (21/2).
Diskusi bertema “Peran Perbankan Mendorong Pertumbuhan UMKM di NTT melalui Kredit Usaha Rakyat” ini menghadirkan narasumber Kepala Perwakilan Bank Indonesia NTT Adidoyo Prakoso, Kepala OJK NTT Yan J.H. Simarmata, Direktur Utama Bank NTT Charlie Paulus, serta Pengamat Ekonomi Regional James Adam.
Turut hadir Ketua DPRD NTT Emelia J. Nomleni, jajaran Forkopimda Provinsi NTT, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT Ambros Kodho, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan NTT, pimpinan lembaga, akademisi, mahasiswa, pengusaha UMKM, pimpinan media, pengurus organisasi profesi pers serta wartaaan.
Gubernur Melki Laka Lena mengungkapkan bahwa pemerintah pusat masih membuka peluang penambahan plafon KUR apabila daerah mampu menyerap alokasi yang tersedia.
“Kalau KUR yang sudah diberikan melalui perbankan itu habis dan memang dibutuhkan tambahan, pemerintah pusat siap menambah lagi. Kuncinya ada pada penyerapan di daerah,” ujarnya.
Menurut Melki, pemerintah daerah dapat membantu mengusulkan calon penerima KUR yang mengalami kendala akses, namun seluruh proses tetap harus melalui analisis perbankan.
Ia menilai potensi penyaluran KUR di NTT tahun ini dapat menembus lebih dari Rp3 triliun apabila seluruh lembaga perbankan bergerak optimal.
Gubernur juga memetakan empat persoalan utama UMKM di NTT, yakni akses modal, pendampingan usaha, literasi keuangan, dan akses pasar. Untuk memperkuat akses pasar, Pemprov NTT mendorong pemanfaatan NTT Mart sebagai etalase produk lokal yang gerainya sudah tersebar 22 kabupaten/kota se-NTT.
Direktur Utama Bank NTT, Charlie Paulus, menegaskan bahwa KUR bukan dana hibah, melainkan kredit usaha produktif yang wajib dikembalikan.
“Namanya Kredit Usaha Rakyat, jadi harus untuk usaha. Bukan untuk kebutuhan konsumtif. Ini bukan bantuan gratis,” tegas Charlie.
Ia mengibaratkan KUR sebagai “doping” bagi pelaku usaha kecil agar mampu bertumbuh dan naik kelas, serta mengingatkan agar pelaku usaha tidak bergantung terus-menerus pada fasilitas tersebut.
Charlie mengungkapkan bahwa pada tahun 2026 Bank NTT memperoleh alokasi KUR sebesar Rp350 miliar, termasuk Rp50 miliar yang diperuntukkan bagi pekerja migran asal NTT.
Sementara itu, Pengamat Ekonomi Regional James Adam menekankan pentingnya optimalisasi fungsi pengawasan perbankan sebagai penyalur KUR. Ia juga mendorong penguatan kolaborasi antara pemerintah dan sektor perbankan dalam pengawasan implementasi di lapangan.
Ketua PWI NTT, Hilarius F. Jahang, dalam laporannya menyampaikan bahwa diskusi publik ini merupakan bagian dari implementasi tema HPN 2026, “Pers Sehat, Ekonomi Berdaulat, Masyarakat Kuat.”
Ia menegaskan bahwa kondisi pers saat ini membutuhkan kolaborasi berbagai pihak, khususnya pemerintah, agar pers tetap mampu menjalankan fungsi kontrol dan edukasi publik secara optimal.
Ia juga menyampaikan kebanggaan karena pada peringatan HPN tahun ini, salah satu putra NTT, Bupati Manggarai Herybertus G. L. Nabit, menerima anugerah kebudayaan tingkat nasional atas keberhasilannya merevitalisasi 100 rumah adat dari total 514 rumah adat rusak di Manggarai sepanjang tahun 2025.
Melalui forum ini, PWI NTT berharap terbangun jembatan komunikasi antara pelaku UMKM dan perbankan sehingga pelaku usaha tidak lagi ragu mengakses Kredit Usaha Rakyat (KUR).
PWI NTT juga menyoroti tantangan pers daerah di tengah disrupsi media sosial serta menilai kebijakan pembatasan kerja jurnalistik di sejumlah daerah perlu disikapi secara proporsional, mengingat jumlah wartawan bersertifikasi di NTT masih terbatas.
Melalui diskusi ini, PWI NTT berharap terbangun pemahaman bersama antara pelaku UMKM dan perbankan sehingga akses pembiayaan semakin terbuka, profesional, dan berdampak nyata bagi penguatan ekonomi masyarakat Nusa Tenggara Timur. (*/tgr01)
Komentar