KUPANG, TENGGARAPOST.ID — Pemerintah Kota Kupang Nusa Tenggara Timur terus memastikan peningkatan layanan kesehatan untuk warganya.
Melaui Program Dana Pengaman Kesehatan untuk Layanan Kegawatdaruratan, pemerintah memberi jaminan pelayanan medis bagi pasien dalam kondisi gawat darurat yang terkendala pembiayaan.
Program ini dituangkan dalam Peraturan Wali Kota Kupang Nomor 18 Tahun 2025 dan ditujukan untuk menanggulangi berbagai hambatan administratif yang selama ini menghalangi masyarakat, terutama kelompok rentan, dalam memperoleh pelayanan medis saat darurat.
Wali Kota Kupang, dr. Christian Widodo mengatakan bahwa program tersebut merupakan hasil dari refleksi panjang sejak dirinya masih menjadi dokter.
Ia menekankan agar tidak boleh lagi ada nyawa yang hilang hanya karena persoalan administratif.
“Saya tidak mau lagi orang datang ke IGD dalam kondisi gawat, lalu kita tanya mana kartu BPJS, mana KTP. Tidak boleh begitu. Penyelamatan nyawa harus jadi prioritas utama,” ungkap Wali Kota dr. Christian saat HUT RSUD SK Lerik ke-15 pada Jumat, 1 Agustus 2025 kemarin.
dr. Christian menjelaskan, Pemerintah Kota Kupang telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp3 miliar per tahun melalui pos Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk mendukung program tersebut.
Dana itu akan dikelola dengan skema klaim dari rumah sakit, diverifikasi Inspektorat dan dicairkan melalui Badan Keuangan Daerah.
Dia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam menyusun dan mewujudkan program ini, termasuk Dinas Kesehatan, RSUD S.K. Lerik, dan para mitra pengawasan seperti Ombudsman RI Perwakilan NTT.
“Banyak yang dulu menertawakan ide ini. Tapi hari ini, kita buktikan bahwa kita bisa,” ungkap dr. Christian.
Hingga saat ini, kata Wali Kota, sekitar 22 warga telah merasakan langsung manfaat dari program tersebut.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Kupang, drg. Retnowati menyampaikan, program tersebut dirancang untuk menjawab kebutuhan pasien gawat darurat yang tidak memiliki jaminan kesehatan, identitas kependudukan, maupun dalam situasi sosial yang rentan seperti terlantar, korban kekerasan, hingga penderita penyakit menular dan stunting dari keluarga tidak mampu.
“Program ini adalah bentuk komitmen Pemerintah Kota Kupang dalam memastikan setiap warga, tanpa terkecuali, memiliki akses terhadap layanan kesehatan saat situasi kritis,” ujar drg. Retnowati.
Ia menambahkan bahwa RSUD S.K. Lerik menjadi unit pelaksana utama program tersebut, dengan prosedur pelayanan yang telah disederhanakan, yakni pasien ditangani terlebih dahulu tanpa menunggu kelengkapan administrasi, dan setelah kondisi stabil, barulah dilakukan penyesuaian dokumen bila diperlukan.
Apresiasi pun diberikan Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi NTT, Darius Beda Daton.
Menurut Darius, program Dana Pengaman Kesehatan telah menjawab persoalan klasik yang selama ini kerap dikeluhkan masyarakat dan bahkan menjadi perhatian lembaganya.
“Dulu, kami kerepotan membantu pasien yang tidak punya jaminan. Sekarang tidak lagi. Cukup dengan koordinasi sederhana, pasien bisa langsung ditangani. Ini bukti nyata keberpihakan kepada rakyat,” ungkap Darius. (hms/tgr)
Wali Kota Kupang dr. Christian Widodo saat HUT RSUD SK Lerik Kupang ke-15 pada Jumat, 1 Agustus 2025.
Komentar